Klaster Industri Sawit Riau

Pembangunan klaster sawit akhirnya diwujudkan pemerintah, setidaknya impian itu mulai dilakukan dengan di-launching empat kawasan klas-ter sawit di Indonesia pada tahun ini. Beruntung, dua kawasan yang ditunjuk pemerintah ada di Riau, yakni di Kuala Enok dan Dumai, sementara dua lainnya di Kalimantan Timur (Kaltim) dan di Sumatera Utara (Sumut).

Angin segar ini yang semestinya menjadi impian masyarakat Riau secara keseluruhan, karena bagaimanapun jika dua klaster ini terwujud, profit dan benefit yang diproyeksikan akan mengalir ke Riau.

Namun dari diskusi yang diramu dalam coffe morning yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Desperindag) Riau, Selasa (16/2) lalu, mungkin ada serpihan catatan-catatan yang semestinya kita sikapi, bukan berarti ini mengungkit-mengungkit persoalan, tapi mengajak semua stake holder sama-sama berpikir.

Soalnya, klaster yang kita inginkan hakikatnya bukan saja untuk pelaku industri tertentu saja, tapi juga untuk semua eleman masyarakat Riau. Klaster ini bukan hanya soal komoditas sawit yang saat ini sudah jadi ikon bagi Riau.

Kebun Sawit Terbesar
Luas kebun sawit di Riau saat ini menjadi yang terbesar, total lahan sawit tahun 2009 mencapai 6,6 juta hektare, produksi CPO tahun lalu meningkat dari 21,8 juta ton pada tahun 2008 menjadi menjadi 23 juta ton. Sementara itu, produksi CPO dari Riau mencapai enam ton setiap tahun, atau setara dengan 26 persen produksi nasional.

Bahkan, Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) Riau, 2008 lalu, tercatat 5,62 triliun berasal dari sumbangan kelapa sawit. Kelapa sawit memberikan kontribusi 14 persen terhadap sumbangan nonmigas, padahal secara nasional sawit hanya memberikan kontribusi rata-rata 3,5 persen dari sumbangan nonmigas.

Semi hilirnya, di Riau, saat ini sudah terdapat 145 pabrik kelapa sawit (PKS). Distribusi kepemilikan kebun kelapa sawit rakyat di Provinsi Riau sebesar 50,51 persen, yang dimiliki oleh 356 ribu kepala keluarga (KK) lebih, lebih luas dari kepemilikan kebun kelapa sawit swasta dan BUMN. Sehingga fluktuasi harga jual CPO dunia dan per-kembangan industri sawit, mau tidak mau, seperti menjadi urat nadi perekonomian Riau.

Ketika Riau ditunjuk sebagai kawasan pengembangan klaster sawit, mau tidak mau semua pihak bisa mengambil peran dalam mendukung terbentuknya klaster sawit yang ideal. Mengutip dari percikan diskusi, seperti yang dikatakan Peneliti Madya Senior Kantor Bank Indonesia (KBI) Pekanbaru, Yenita Lisna, idealnya sebuah konsep klaster terbentuk model diamon, jadi saat dijadikan konsep klaster, tidak hanya industri besar tertentu yang terdukung, tapi elemen lain juga sama-sama terbawa oleh gerbong misi penciptaan klaster itu. Misi ini yang sepertinya perlu kita sikapi, oleh semua elemen.

Masalahnya, untuk mewujudkan klaster sawit, yang kita harapkan sesuai dengan kearifan lokal di Riau, masih menyisakan beragam pekerjaan rumah (PR) banyak pihak. Misalnya soal infrastruktur baik jalan dan listrik, sumberdaya manusia (SDM) baik pemerintah, masyarakat di Riau, sehingga ketika ini menjadi peluang, justru bisa menimbulkan konflik lainnya, misalnya kesenjangan dalam penerimaan tenaga kerja daerah.

Selain itu terdapat juga masalah regulasi, terutama dunia usaha pelaku sawit untuk mendorong bergeraknya industri hilir kelapa sawit nasional. Pasalnya, selama ini, pengusaha masih terbiasa untuk melakukan ekspor Crude Palm Oil (CPO), di Riau saja, dari total produksi sawit, diperkirakan hanya 11 persen yang disumbangkan untuk kebutuhan industri hilir di lokal. Bagaimanapun, saat ini, pasar global masih begitu menggoda, untuk itu penerapan konsep Domestik market Obligation (DMO). Semua masalah itu, tidak cukup diselesaikan di atas meja pemerintah, banyak tangan dan harapan masih bergantung dengan semua stakeholder di Riau.

Apalagi, memang, saat ini, Pemprov Riau sudah merencanakan langkah aksi, muatanya antara lain: melakukan kajian pengembangan klaster industri hilir kelapa sawit, melakukan workshop pengembangan klaster industri hilir kelapa sawit, penetapan klaster industri berbasis pertanian dan oleochemical (kelapa sawit), penetapan tim program aksi daerah klaster, penyusunan master plan klaster industri hilir kelapa sawit nasional (feasibility study, DED, dan AMDAL), penetapan zona kawasan industri, pembentukan Badan Pengelola dan Badan Pengusahaan kawasan klaster industri hilir kelapa sawit, pembangunan dan pengembangan infarstuktur menuju kawasan industri hilir kelapa sawit, pembebasan dan land clearing lahan kawasan klaster, pembangunan infrastruktur dan fasilitas kawasan klaster, sosialisasi dan promosi kawasan klaster, operasional kawasan klaster, pengembangan lembaga pendidikan dibidang kelapa sawit, pengembangan lembaga pelatihan dibidang kelapa sawit serta pembangunan Pusat Riset dan Pengembangan (R&D Center) industri kelapa sawit. Strategi dan langkah aksi ini juga masih menyimpan ruang kekosongan, agar banyak pihak bisa terlibat untuk mengambil peran dalam mendukung langkah aksi penciptaan klaster ini.

Soalnya, sekarang, setelah pemerintah pusat me-lounching pada 23 Januari 2010 lalu, seakan, gagap-gempita klaster ini hanya ditingkat pemerintah pusat saja, peran stakeholder di daerah (selain pemerintah) masih belum terasa, untuk sama sama menyikapi terwujudnya pengembangan klaster ini.

Dari berbagai diskusi, setidaknya, Pemprov Riau butuh masukan untuk mengintegrasikan pembangunan klaster ini, malah bukan saja dengan stake holder lain, antara pemerintah di daerah dan stakeholder juga masih sangat dibutuhkan sinergitas, terutama koordinasi. Kata, seorang teman di Facebook, koordinasi memang sebuah kata yang mudah diungkapkan, tapi sulit sekali diwujudkan, mungkin ini juga masih masalah.

Setidaknya, saat ini semua pihak harus sama-sama menjadikan, katakanlah pembangunan klaster sawit ini yang masih menjadi tantangan, untuk dirubah menjadi peluang bersama. Semua pihak, tidak hanya sama persepsi dalam satu meja, tapi sama sama sinergis untuk bergerak bersama mewujudkan klaster sait ini.

Setidaknya dalam tataran konsep dan perjuangan, setidaknya sudah semua searah satu persepsi, sehingga, ketika dimajukan untuk aksi, tidak lagi kita mendengar bias gesekan-gesekan yang tidak subtansial. Selain itu, peran swasta dan lembaga pendidikan juga sangat penting, bagaimana swasta juga mengkorelasikan investasinya untuk pengembangan ke hilir serta pihak akademisi dari kampus-kampus siap memberikan rekomendasi untuk pengembangan industri hilir kelapa sawit.

Ini bukan pekerjaan kecil dan sederhana, kita juga mengharapkan, jika industri ini berkembang, banyak memberikan multifplier effect terhadap pengembangan ekonomi Riau secara keseluruhan. Ini bukan tidak mungkin, pasalnya investasi pengembangn industri klaster sawit ini saja membutuhkan dana puluhan triliun, setidaknya proyeksi investasi yang direncanakan pemerintah sedikitnya mencapai Rp55 triliun.

Jumlah itu terdiri dari Rp30-40 triliun untuk investasi pengembangan kawasan Kuala Enok. Untuk Dumai, diperlukan dana sebesar Rp15 triliun. Kebutuhan investasi untuk Dumai memang lebih sedikit ketimbang kebutuhan untuk klaster industri Kuala Enok. Pasalnya, klaster industri di Dumai sudah terhitung lebih siap.

Investasi itu diperlukan untuk percepatan pembangunan pembangkit listrik, infrastruktur dan pelabuhan di Dumai dan Kuala Enok itu akan diusahakan melalui skema public private partnership (PPP) yang disertai pemberian insentif bunga oleh pemerintah.

Ini juga akan menggairahkan industri di Riau, misalnya di Dumai, besaran investasi di Kota Dumai yang kini telah memiliki 105 perusahaan, baik melalui penanaman modal asing (PMA) maupun modal dalam negeri (PMDN), telah mencapai Rp14,6 triliun. Jumlah tenaga kerja juga telah mencapai 14.104 tenaga kerja lokal dan 282 tenaga kerja asing. Sementara di kawasan industri Pelintung, Dumai, kini sudah terbangun sembilan proyek industri hilir.

Kawasan yang sebagian besar menjadi wilayah operasional PT Wilmar Bioenergi Indonesia itu sudah terbangun industri pengolahan minyak goreng, pupuk, dan biodiesel. Sementara infrastruktur jalan pun sudah terbangun sebagian dari bandara hingga ke lokasi sentra kawasan industri.

Di luar skema PPP, untuk tahap awal 2010 ini, pemerintah akan mulai melakukan studi pengembangan industri hilir oleokimia dengan menyediakan anggaran Rp1,2 triliun. Rencana ini juga sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2009-2014.

Jadi, konsep industri hilir ini, merupakan jawaban dari mimpi Riau untuk menikmati potensi daerahnya sendiri, apalagi, selama ini kita selalu mengerutuk, kalau kucuran dana pusat selalu berkurang mengalir ke Riau. Setidaknya, jika klaster industri sawit ini terwujud, merupakan peluang kita untuk menghimpun kekayaan negeri ini.***
Suprapto, mantan pengurus Himpunan Mahasiswa Peduli Pangan Indonesia (HMPPI).
(Tulisan ini dimuat di harian Riau Pos, Selasa, 23 Feb 2010)

Bangasbersorak, Selasa, 23 Februari 2010